Kabarciayu – Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Hal ini kembali dibuktikan oleh Pemerintah Desa Limpas, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, yang menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan strategis yang berlangsung pada Selasa (15/9/2026) pukul 13.30 WIB hingga selesai ini bertempat di Aula Desa Limpas dan dihadiri oleh sekitar 40 orang perwakilan elemen masyarakat.
Musyawarah yang dipimpin langsung oleh Kuwu Desa Limpas, Bapak Tato, SH, ini bertujuan untuk menampung aspirasi warga dari tingkat RT/RW dan menetapkan prioritas pembangunan untuk tahun depan. Hadir pula sebagai narasumber dan pengawas jalannya musyawarah adalah Camat Patrol, Bapak Bagus Asep Trisnadi, SE. Kehadiran camat menunjukkan dukungan penuh pemerintah kecamatan terhadap proses perencanaan desa yang sesuai dengan regulasi dan prioritas wilayah.
Dalam forum tersebut, para perwakilan RT/RW dan warga masyarakat secara aktif menyampaikan usulan-usulan pembangunan serta melaporkan progres pekerjaan yang telah berjalan di wilayah masing-masing. Mereka berharap agar setiap usulan dapat diakomodasi dan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Transparansi dalam penyusunan anggaran menjadi poin penting yang ditekankan agar tidak ada kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realisasi di lapangan.
Yang menarik dari kegiatan ini adalah kehadiran aktif unsur keamanan dan ketertiban masyarakat. Sertu Abdul Khanan, Babinsa Desa Limpas dari Koramil 1614/Anjatan, bersama Briptu Heri Handika, Bhabinkamtibmas Desa Limpas, turut hadir dalam forum tersebut. Keterlibatan kedua aparat ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari sinergi Tri Pilar (Pemerintah Desa, TNI, dan Polri) dalam mengawal demokrasi di tingkat grassroots. Mereka memastikan bahwa setiap usulan yang masuk berasal dari aspirasi murni masyarakat dan tidak ada unsur paksaan atau kepentingan golongan tertentu yang mendominasi.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh penting desa, termasuk Bapak Suwardi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Limpas, Bapak Atim dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta Bapak Ali Idris sebagai Pendamping Desa. Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Limpas, Ustadz Salimin, dan Ketua Karang Taruna, Bapak Tono, juga ikut serta memberikan pandangan konstruktif. Keberagaman peserta ini menjamin bahwa rencana pembangunan nanti akan mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik, pemberdayaan ekonomi, hingga program sosial dan keagamaan.
Sertu Abdul Khanan dalam keterangannya menyatakan bahwa kehadiran Babinsa dalam musdes bertujuan untuk menjaga kondusivitas dan memastikan bahwa hasil keputusan bersama benar-benar demi kemaslahatan warga Desa Limpas. "Kami hadir untuk mengawal agar proses ini berjalan jujur dan adil, sehingga tidak ada potensi konflik di kemudian hari terkait alokasi anggaran," jelasnya.
Selama kegiatan berlangsung, suasana terpantau tertib, aman, dan kondusif. Para peserta berdiskusi dengan semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hasil dari musyawarah ini akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Desa Limpas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2027.
Dengan adanya kesepakatan bersama yang melibatkan seluruh stakeholder, diharapkan pelaksanaan pembangunan di tahun depan dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan minim konflik. Sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, LPM, TNI, Polri, dan masyarakat ini menjadi contoh baik bagi desa-desa lain di Kecamatan Patrol dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Warga Desa Limpas menyambut positif hasil musyawarah ini, karena mereka merasa suaranya didengar dan diakomodasi dalam rencana pembangunan desa.
Posting Komentar untuk "Musyawarah Desa Limpas Tetapkan RKPDes 2027, Babinsa Sertu Abdul Khanan Kawal Aspirasi Warga untuk Pembangunan Prioritas"